Indonesia Resmi Negara Pihak pada Akademi Anti Korupsi Internasional


Indonesia secara resmi menjadi Negara Pihak ke 49 pada Akademi Anti-Korupsi Internasional “International Anti-Corruption Academy” (IACA). Masuknya Indonesia sebagai Negara Pihak ditandai dengan penyerahan Piagam Pengesahan Persetujuan Pendirian IACA oleh Dubes/Watapri Wina Rachmat Budiman kepada Kepala Departemen Hukum Internasional Publik Kementerian Luar Negeri Austria, mewakili Menteri Luar Negeri Austria selaku depositary dari Persetujuan tersebut. Penyampaian Piagam Pengesahan dilakukan di Kementerian Luar Negeri Austria, Kamis, (19/09/2013).

 


Penyerahan Piagam Pengesahan tersebut menindaklanjuti berlakunya Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2013 tentang Pengesahan Agreement for the Establishment of the Anti-Corruption Academy as an Internasional Organization(Perjanjian Pembentukan Akademi Anti Korupsi Internasional sebagai Organisasi Internasional), yang menandai selesainya proses ratifikasi nasional bagi berlakunya Persetujuan Pendirian IACA.

 


Melalui penyerahan Piagam Pengesahan tersebut, Indonesia telah memenuhi persyaratan untuk menjadi Negara Pihak, sebagaimana diatur dalam Persetujuan Pendirian IACA, yang akan mulai berlaku 60 hari sejak tanggal penyerahan Piagam Pengesahan.

 

IACA yang berlokasi di kota Laxenburg, Austria, dibentuk sebagai wadah kerjasama peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum dan pemberantasan korupsi. IACA merupakan hasil inisiatif bersama United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Pemerintah Austria, European Anti-Fraud Office (OLAF) dan para pemangku kepentingan lainnya. Indonesia merupakan salah satu founding members IACA dengan turut serta menandatangani Persetujuan Pendirian IACA pada tanggal 2 September 2010.

 


Dalam kegiatannya, IACA bertindak selaku centre of excellence independent yang menyediakan berbagai kegiatan pendidikan, pelatihan, pembentukan jejaring dan kerjasama, termasuk penelitian ilmiah dalam bidang pemberantasan korupsi.

 


Dengan menjadi Negara Pihak pada Persetujuan Pendirian IACA, Indonesia memiliki hak suara pada proses pengambilan keputusan atau pembahasan isu-isu krusial dalam pertemuan Negara Pihak. Selain itu, Indonesia dapat memanfaatkan keberadaan IACA dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan di Indonesia dan mengembangkan sumber daya manusia di bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi, melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan anti korupsi.


(Sumber : KBRI Wina)

Ke KBRI Den Haag
 
Tobias Asserlaan 8
2517 KC The Hague

Dengan mobil pribadi
Dengan kendaraan umum

Jam buka: Senin - Jumat
09.00-13.00 & 14.00-17.00
KBRI tutup pada hari libur nasional Indonesia dan Belanda.

Follow Us